MengapaPendidikan IPS harus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai zaman dan kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa setelah mengikuti pendidikan IPS yang dapat dijadikan bekal dalam kehidupannya sehari- hari! Menjadi warganegara dan warga dunia yang baik merupakan tantangan yang berat karena masyarakat global selalu mengalami
KURIKULUM berubah lagi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud- Ristek akan menerapkan pergantian nomenklatur mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKn menjadi pendidikan Pancasila. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbud-Ristek Anindito Aditomo menyebutkan bahwa penerapan pergantian nomenklatur PPKn menjadi pendidikan Pancasila rencananya akan direalisasikan pada tahun ajaran baru 2022/2023. Ia juga menjelaskan penerapan perubahan nomenklatur tersebut bersamaan dengan diimplementasikannya Kurikulum Merdeka pada Juli 2022. Pergantian nomenklatur PPKn menjadi pendidikan Pancasila tersebut pada dasarnya merupakan amanat dari terbitnya Peraturan Pemerintah PP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebelumnya, PP Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi sorotan publik disebabkan ketiadaan pendidikan Pancasila dalam muatan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kini, PP No 4 Tahun 2022 yang merevisi PP No 57 Tahun 2021 tersebut telah mengubah beberapa pasal, salah satunya ialah ketentuan terkait muatan kurikulum. PP No 4 Tahun 2022 tersebut telah mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai muatan kurikulum, bahkan dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam Pasal 40 ayat 2 PP No 4 Tahun 2022, dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat; a. pendidikan agama; b. pendidikan Pancasila; c. pendidikan kewarganegaraan; d. bahasa; e. matematika; f. ilmu pengetahuan alam; g. ilmu pengetahuan sosial; h. seni dan budaya; i. pendidikan jasmani dan olahraga; j. keterampilan/ kejuruan; dan k. muatan lokal. Namun, pada Pasal 40 ayat 4 PP No 4 Tahun 2022, dinyatakan bahwa bentuk mata pelajaran wajib terdiri atas pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila Adanya perubahan ketentuan dalam PP No 4 Tahun 2022 merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi publik yang menghendaki penguatan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan. Akan tetapi, terdapat beberapa persoalan yang harus dipahami, dicermati, dan dikritisi oleh publik terkait pergantian nomenklatur PPKn menjadi pendidikan Pancasila tersebut. Pertama, perlu dipahami oleh publik, khususnya para guru PPKn, bahwa muatan kurikulum pendidikan kewarganegaraan tidak hilang, tetapi diintegrasikan atau diinsersikan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 ayat 4 huruf b PP No 4 Tahun 2022 bahwa yang dimaksud dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila termasuk di dalamnya muatan pendidikan kewarganegaraan. Artinya, hanya nomenklaturnya saja yang berubah dari PPKn menjadi pendidikan Pancasila. Sementara itu, untuk muatan kurikulumnya, tetap wajib ada dan diinsersikan dalam pendidikan Pancasila. Kedua, publik pun harus secara cermat dan bijak mempertanyakan terlebih dahulu apakah perubahan tersebut dilakukan setelah dilakukan evaluasi kebijakan kurikulum? Apakah terdapat riset ataupun kajian akademik terkait perubahan nomenklatur PPKn menjadi pendidikan Pancasila tersebut? Tentu pemerintah memiliki sejumlah alasan atas kebijakan tersebut, tetapi publik membutuhkan narasi akademik atas perubahan nomenklatur dalam kurikulum tersebut. Ketiga, secara tata urutan peraturan perundang-undangan, kehadiran PP No 4 Tahun 2022 merupakan derivasi dari Undang-Undang UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sayangnya, UU No 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 37 ayat 1, tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai muatan kurikulum wajib dalam pendidikan dasar dan menengah. Padahal, sejatinya pendidikan Pancasila menjadi muatan kurikulum dan mata pelajaran wajib sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Terbitnya PP No 4 Tahun 2022 yang memunculkan mata pelajaran pendidikan Pancasila perlu diapresiasi. Akan tetapi, perlu adanya perubahan UU Sisdiknas se segera mungkin guna mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai muat an kurikulum wajib sekaligus mata pelajaran wajib. Hal itu perlu dilakukan selain demi menjaga tertib hukum yang konsisten, juga agar dapat memperkukuh pendidikan Pancasila di persekolahan berdasarkan UU Sisdiknas. Keempat, secara historis, label mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di persekolahan mengalami pergantian istilah yang berbeda-beda, di antaranya kewarganegaraan, civics, pendidikan kewargaan negara, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaran PPKn. Sementara itu, istilah Pancasila sebagai mata pelajaran sudah muncul sejak kurikulum sekolah 1975 dengan nama pendidikan moral Pancasila PMP yang kemudian 1978 materi PMP itu berisi tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4. Kelima, para ahli pendidikan kewarganegaraan memiliki pandangan yang beragam terkait model mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di persekolahan; pertama, pandangan yang menghendaki bahwa pendidikan Pancasila secara eksplisit harus berdiri sendiri dan terpisah dari pendidikan kewarganegaraan. Pandangan itu meyakini bahwa upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara sadar, khusus, sistematis, dan terencana melalui proses pendidikan dengan mata pelajaran khusus, yakni pendidikan Pancasila, di samping mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKn. Kedua, pandangan yang menyebutkan bahwa upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan label nama pelajaran di sekolah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara terintegrasi. Hal itu disebabkan dalam PPKn secara implisit sudah termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila dengan berbagai muatan materinya. Dengan kata lain, muatan materi pendidikan Pancasila diinsersi dalam mata pelajaran PPKn. Keenam, meski nomenklaturnya berlabel pendidikan Pancasila, isi muatan materinya terdiri atas muatan materi pendidikan Pancasila dan muatan materi pendidikan kewarganegaraan. Dengan kata lain, muatan materi pendidikan kewarganegaraan diinsersi ke dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Solusi Tujuan dan orientasi antara pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sa ling berkaitan sehingga pengorganisasian materi kurikulum dalam kedua mata pelajaran tersebut tidak boleh tumpang-tindih overlapping. Artinya, perlu disusun dan diorganisasi materi muatan pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Meskipun PP No 4 Tahun 2022 tidak menghilangkan muatan materi pendidikan kewarganegaraan, secara keilmuan, sejatinya nomenklatur yang lebih tepat dalam kurikulum ke depan seharusnya pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan PPPKn secara terintegrasi. Apa pun nomenklatur atau mata pelajarannya, upaya penanaman nilai-nilai Pancasila pada dasarnya tidak boleh diabaikan, terlebih dalam menghadapi berbagai persoalan kebangsaan dalam konteks global. Di samping itu, agar visi dan misi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan dapat tercapai, salah satunya perlu didukung melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan guru yang profesional. Guru PPKn yang profesional berasal dari lulusan program studi PPKn yang memiliki latar belakang disiplin ilmu tentang Pancasila dan kewarganegaraan yang kuat. Dengan demikian, upaya penanaman atau internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan wajib untuk dilakukan secara sadar, sistematis, dan berkesinambungan. Oleh karenanya, munculnya diskurus ini, selain dapat menjadi momentum untuk memperbaiki dan membenahi peraturan perundang- undangan terkait kurikulum pendidikan, juga dapat menjadi bentuk penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang ditransformasikan dan diinternalisasikan melalui sistem pendidikan nasional.

PerkembanganDan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan. (UUD NRI 1945) amandemen, sistem pemerintahan negara mengalami perubahan sangat signifikan dengan penerapan sistem pemerintahan pada konstitusi (UUD 1945) sebelum amandemen. Dapat mendiskusikan mengenai Demokrasi di Indonesia apakah telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD

Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan PKn telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan?Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia RI sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi Terkait Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Masa Depan Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Coba lihat kembali perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni 1 Periode I 1945 1949; 2 Periode II 1949 1950; 3 Periode III 1950 1959; 4 Periode IV 1959 1966; 5 Periode V 1966 1998; 6 Periode VI 1998 sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD konstitusi? Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Baca Juga Alasan Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK. Selanjutnyanama mata pelajaran PMP pun mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terutama didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 2 undang- undang tersebut dikemukakan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan
Setiap masyarakat di belahan bumi manapun sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa tak satupun negara, termasuk Indonesia, telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung jawab di antara keseluruhan warganegara untuk mendukung kehidupan demokrasi konstitusional. Untuk kepentingan itu maka dikembangkan Citizenship Education atau Pendidikan Kewarganegaraan. Pasal 37 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Tiga mata pelajaran wajib ini mengisyaratkan tujuan membangun kebangsaan yang religius. Pasal ini menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang penting dan strategis disamping Pendidikan Agama dan Bahasa. Pasal tersebut dengan jelas dan tegas mengamanatkan dan mewajibkan Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk kurikulum di setiap jenjang dan jenis pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Mengapapendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi.
Daftar isi1 Kenapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan?2 Apa saja yang menjadi metode kewarganegaraan?3 Apa tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia?4 Apa saja metode pembelajaran PKn?5 Apa itu konsep pendidikan kewarganegaraan?6 Apa itu Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia? Jawaban Mengapa pelajaran pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Karena dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan bangsa Indonesia sangat tinggi. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk seseorang menjadi manusia yang memiliki rasa cinta tanah air . Apa saja yang menjadi metode kewarganegaraan? Metode Pembelajaran Kewarganegaraan Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan negara dan Islam. Identitas nasional. Negara Vs Kewarganegaraan. Konntitusi negara. Pluralisme Vs Multikulturalisme. Demokrasi di Indonesia. Hak Asasi Manisia. Jelaskan tentang konsep PKn dan apa urgensinya? Konsep Kewarganegaraan Citizenship adalah materi yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio- kultural, bahasa, usia dan suku bangsa, untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sesuai dengan yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945 Susanto, 2014. Apa tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Apa saja metode pembelajaran PKn? Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan dalam pembelajaran PKn yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, metode resitasi, metode bernyanyi, dan metode tanya jawab. Apa yang dimaksud dengan konsep PKN? Pendidikan kewarganegaraan civic education merupakan konsep universal yang meletakan dasar-dasar pengetahuan tentang masyarakat politik, tentang persiapan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam proses politik secara menyeluruh, dan secara umumnya menjelaskan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Apa itu konsep pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Apa itu Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia? Secara ringkas pendidikan kewarganegaraan, atau PKN, diarahkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral bangsa bagi pelajar sejak dini. Pendidikan ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak sebagai warga negara, demi kejayaan dan kemuliaan bangsa. Apa tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Pendidikan kewarganegaraan diberikan agar mahasiswa memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, berdaya saing, disiplin dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
Dilansirdari Ensiklopedia, mengapa pelajaran pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan Karena dinamika dan tantangan yang dihadapi pendidikan kewarganegaraan bangsa Indonesia sangat tinggi.. [irp] Pembahasan dan Penjelasan. Menurut saya jawaban A. . Karena sesuai tingkat Pendidikan adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan D. Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan PKn telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia RI sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gambar Apa kontribusi PKn terhadap dinamika dan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti masalah perpajakan di atas? Sumber Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni 1 Periode I 1945 1949; 2 Periode II 1949 1950; 3 Periode III 1950 1959; 4 Periode IV 1959 1966; 5 Periode V 1966 1998; 6 Periode VI 1998 sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD konstitusi? Aristoteles 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional “...different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function.” Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Guna membentuk warga negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat AS membelajarkan warga mudanya tentang sistem presidensiil, mekanisme check and balances, prinsip federalisme, dan nilai-nilai individual. Bentuklah kelompok kecil untuk mendiskusikan, apakah PKn di Indonesia juga perlu membelajarkan hal tersebut kepada warganya? Kemukakan alasanmu. Presentasikan hasil diskusi kelompok. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melaksanakan tugas, Anda dapat bekerja dalam kelompok diskusi. Susunlah hasil diskusi dengan mengelompokkan peristiwa/kasus hukum dan politik dalam bentuk tabel. Kemudian presentasikan hasil kerja kelompok tersebut untuk mendapat tanggapan atau komentar dari teman mahasiswa lain. Apakah contoh peristiwa yang Anda kemukakan merupakan tantangan bagi PKn dan perlu diakomodasi oleh PKn? Kemukakan pendapat Anda. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK. E. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia pada 10, 30, atau 100 tahun yang akan datang? Apakah Anda berpikir bahwa kondisi bangsa masa depan akan sama saja dengan kondisi bangsa saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban analitis tentang kehidupan bangsa pada masa lampau dan kondisi bangsa saat ini. Dapatkah Anda mengidentifikasi kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu? Coba Anda bandingkan indikatorindikator berupa fakta, peristiwa yang pernah terjadi, kemudian bandingkan dengan kondisi saat ini. Apa yang berubah dalam pendidikan kewarganegaraan? Adakah hal-hal yang sama, identik, berupa fakta dan peristiwa masa lalu dengan kehidupan yang terjadi saat ini? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Untuk membuat laporan tugas di atas, Anda dapat mendiskusikannya dalam kelompok. Kemudian susunlah kondisi bangsa Indonesia pada 10 tahun, 30 tahun, dan 100 tahun yang lalu dalam tabel dan selanjutnya presentasikan. Apakah tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan? Bagaimana Anda dapat memprediksi kondisi Indonesia di masa depan? Apa gagasan berupa pemikiran hasil analisis Anda untuk masa depan? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang mungkin akan terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Pernahkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan negara-bangsa Indonesia pada tahun 2045 yakni Indonesia Generasi Emas? Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 Tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 Tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013 bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi demographic bonus sebagai modal Indonesia pada tahun 2045 Lihat gambar tabel di bawah. Indonesia pada tahun 20302045 akan mempunyai usia produktif 15-64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar, tentunya cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa kontemporer, ada pertanyaan radikal yang dilontarkan, seperti “Benarkah bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka dalam makna yang sesungguhnya?”, “Apakah bangsa Indonesia telah merdeka secara ekonomi?” Pertanyaan seperti ini sering dilontarkan bagaikan bola panas yang berterbangan. Siapa yang berani menangkap dan mampu menjawab pertanyaan tersebut? Anehnya, kita telah menyatakan kemerdekaan tahun 1945, namun tidak sedikit rakyat Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia belum merdeka. Tampaknya, kemerdekaan belumlah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Anda perhatikan perubahan yang terjadi dalam bidang ekonomi Indonesia pada gambar di bawah ini. Perubahan yang sangat signifikan akan terjadi. Mari kita identifikasi. Menurut data di atas, ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Saat ini, jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif akan meningkat menjadi 71%. Bagaimana perubahan lain akan terjadi pada masa depan Indonesia, khususnya pada Generasi Emas Indonesia? Pernahkah Anda berpikir radikal, misalnya berapa lama lagi NKRI akan eksis? Apakah ada jaminan bahwa negara Indonesia dapat eksis untuk 100 tahun lagi, 50 tahun lagi, 20 tahun lagi? Atau bagaimana PKn menghadapi tantangan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada kepastian? Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKn akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Namamata pelajaran ini diubah lewat Kurikulum 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namun menurut Doni di bukunya itu, perubahan PMP jadi PPKn hanya sebatas pergantian
Pendidikan Kewarganegaraan Suatu kenyataan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan PKn telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat teridentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mengkaji sejumlah kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Dengan membaca dan mengkaji produk kebijakan pemerintah, dapat diketahui bahwa dinamika dan tantangan yang dihadapi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sangat tinggi. Apa dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh PKn Indonesia dari masa ke masa? Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia RI sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai 18 negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Mengapa dinamika dan tantangan PKn sangat erat dengan perjalanan sejarah praktik kenegaraan/pemerintahan RI? Inilah ciri khas PKn sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKn adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa. Tentu peran dan fungsi warga negara berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKn harus selalu menyesuaikan/sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa saja dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang telah mempengaruhi PKn? Untuk mengerti dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni 1 Periode I 1945 1949; 2 Periode II 1949 1950; 3 Periode III 1950 1959; 4 Periode IV 1959 1966; 5 Periode V 1966 1998; 6 Periode VI 1998 sekarang. Mengapa dinamika dan tantangan PKn mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD konstitusi? Aristoteles 1995 mengemukakan bahwa secara konstitusional “...different constitutions require different types of good citizen... because there are different sorts of civic function.” Apakah simpulan Anda setelah mengkaji pernyataan Aristoteles tersebut? Mari kita samakan dengan argumen berikut ini. Secara implisit, setiap konstitusi mensyaratkan kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Apa saja dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan? Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Dapatkah Anda kemukakan contoh perubahan masyarakat yang terkait dengan masalah kewarganegaraan? Coba Anda kemukakan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Apakah contoh peristiwa yang Anda kemukakan merupakan tantangan bagi PKn dan perlu diakomodasi oleh PKn? Kemukakan pendapat Anda. Apa saja dinamika perubahan dalam perkembangan IPTEK yang mempengaruhi PKn? Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKn perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara-bangsa. Sebaliknya PKn perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKn termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan IPTEK. Postingan populer dari blog ini Pasar bebas untungkan indonesia Meski mengajukan permintaan untuk merundingkan kembali sejumlah pasal kesepakatan perjanjian perdagangan non-tarif, pemerintah mengatakan pasar terbuka ASEAN-Cina tetap berlaku. Menteri Perdagangan Mari Pangestu kepada berbagai media di Jakarta menegaskan, pelaksanaan pasar bebas ini akan menguntungkan ekspor dan investasi di Indonesia. "Kita jangan hanya melihat bilateral trade balance -nya. Yang terjadi adalah kita mengimpor bahan baku dari Cina, profil impor kita dari Cina itu banyak bahan baku. Diolah disini untuk pasar dalam negeri dan untuk ekspor, dan ekspornya belum tentu ke Cina, melayani juga kawasan ASEAN," jelas Mari Pangestu. Menurut Mari disini Indonesia bisa berperan memperluas produk dan pasar ekspornya. Pasar bebas ASEAN-Cina yang mulai berlaku sejak 1 Januari lalu, menurut Menteri Perdagangan, juga akan membuat Indonesia menarik bagi investasi Cina karena perluasan pasar meliputi seluruh negara ASEAN ditambah Cina. Mari mencontohkan produk ekspor seperti ol Macam-Macam Metode Pembelajaran Macam-Macam Metode Pembelajaran Metodologi mengajar adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Agar tujuan pengajaran tercapai sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh pendidik, maka perlu mengetahui, mempelajari beberapa metode mengajar, serta dipraktekkan pada saat mengajar. Beberapa metode mengajar 1. Metode Ceramah Preaching Method Metode ceramah yaitu sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan saecara lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Muhibbin Syah, 2000. Metode ceramah dapat dikatakan sebagai satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi, dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang sesuai dengan jangkauan daya beli dan
gKAz. 47 472 244 51 353 483 384 301 380

mengapa pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan