Kemudianketua majlis mempelajari gugatan intervensi tersebut dan membuat "penetapan hari sidang" yang isinya memerintahkan kemudian pihak ketiga mengajukan gugat intervensi dengan dalil harta yang disengketakan para ahli waris adalah miliknya, maka dalam hal di atas Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sepanjang harta yang
berdasarkan hukum masih dapat dimohonkan pembatalan dengan caramengajukan permohonan pembatalan penetapan waris, sedangkan saksikorban Sri Indahwati tidak kehilangan bagian warisnya, bahkan merupakanorang yang sepenuhnya menguasai harta warisan satusatunya peninggalanalmarhum H. Kodirun Karya;Bahwa terhadap gugatan Nomor 1093/Pdt.G/2015/PA.PTK., di PengadilanAgama Pontianak, telah dilakukan
peninggalannyadi kemudian hari diantara para ahli waris. 3. Selain itu welingan ini menjadi alat yang mengikat bagi si peninggal wasiat terhadap barang harta warisan agar terikat di welingan yang dibuat. 4. Mewajibkan para ahli waris untuk menghormati penetapan pesan terakhir walaupun itu dapat menyimpang dari ketentuan hukum waris maupun hukum
1 Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia a. Pengertian Hukum Waris Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, hukum waris di Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk tunduk kepada hukumnya masing-masing. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan tentang arti dan makna hukum waris. Namun demikian, apabila
Zeylemakeryang dikutip oleh R. Soepomo, 2005, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cetakan 29 Ketujuhbelas, Penerbit: PT Pradnya Paramita, Jakarta, h. 13 Ibid., h.13 hakim diperintah oleh undang-undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Oemarsalim Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hlm. 80 -83. Hak-hak itu antara lain : (1) hak saisine ha k untuk mengoper atau melanjutkan dari pewaris
kXfSo5a. 186 171 123 180 250 307 341 241 393
dasar hukum penetapan ahli waris di pengadilan negeri
